.png "3DARA ADMIN")
masukkan script iklan disini
TAPANULI TENGAH – Sebuah proyek pembangunan yang berlangsung di lingkungan Desa Lobutua, Kecamatan dan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), kini disorot dan diduga penuh kejanggalan serta penyimpangan prosedur. Hal ini terungkap saat tim pers melakukan pengecekan langsung ke lokasi pada Senin (11/5/2026) pukul 14.00 WIB, sekaligus melakukan konfirmasi dan pendalaman informasi bersama Ketua Merah Putih Desa Lobutua, Dubles Gorat, yang diketahui terpilih secara sah dalam musyawarah yang digelar di Aula Kantor Desa Lobutua.
Berdasarkan peninjauan langsung di lapangan, tim pers menemukan sejumlah hal yang mencurigakan dan tidak sesuai dengan standar pelaksanaan proyek pemerintahan maupun pembangunan umum. Poin utama yang menjadi sorotan adalah tidak adanya plang proyek sama sekali di lokasi pembangunan tersebut. Padahal, setiap kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran — baik dari dana desa, APBD, maupun sumber lainnya — wajib memasang plang informasi yang memuat data dasar proyek, seperti nama kegiatan, sumber dana, nilai anggaran, waktu pelaksanaan, hingga nama pelaksana dan pengawas. Ketiadaan plang ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kejelasan status, nilai, dan legalitas proyek tersebut.
Kejanggalan semakin diperkuat dengan keterangan yang disampaikan oleh salah satu tenaga kerja yang terlibat dalam pembangunan tersebut. Pekerja yang enggan disebutkan namanya ini mengaku bahwa upah yang mereka terima jauh di bawah standar Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Tapanuli Tengah yang berlaku saat ini.
"Kami bekerja di sini, gaji yang kami terima tidak sesuai dengan UMR Tapteng. Khusus untuk tugas jaga malam saja, kami hanya dibayar Rp50.000 per malam. Itu jumlah yang sangat jauh dari ketentuan standar upah minimum yang seharusnya berlaku di daerah ini," ungkap pekerja tersebut kepada tim pers, dengan nada kecewa namun berani menyampaikan fakta di lapangan.
Ketua Merah Putih Desa Lobutua, Dubles Gorat, yang mendampingi tim pers saat pengecekan, menilai kondisi ini sangat tidak wajar dan mencurigakan. Ia menegaskan bahwa sebagai perwakilan organisasi masyarakat di desa, pihaknya akan terus memantau dan menuntut kejelasan pelaksanaan proyek tersebut demi kepentingan umum dan hak-hak warga yang bekerja.
"Kami menduga kuat ada banyak kejanggalan di sini. Mulai dari tidak ada tanda pengenal proyek, hingga masalah kesejahteraan pekerja yang jelas-jelas dirugikan dengan upah rendah. Ini harus ditelusuri tuntas, siapa pelaksananya, berapa anggarannya, dan apakah sudah sesuai aturan atau belum," tegas Dubles Gorat.
Hingga berita ini diturunkan, tim pers masih terus mengumpulkan data dan informasi lebih lengkap terkait nilai kontrak, sumber pendanaan, serta pihak yang bertanggung jawab atas proyek tersebut. Dugaan pelanggaran aturan ketenagakerjaan dan ketidaktransparan pelaksanaan ini disinyalir akan segera dilaporkan kepada pihak berwenang dan dinas terkait di Kabupaten Tapanuli Tengah agar dilakukan audit dan pemeriksaan mendalam.
Masyarakat berharap adanya kejelasan dari pemerintah desa maupun kabupaten terkait proyek ini, agar pembangunan di Desa Lobutua berjalan transparan, akuntabel, dan tidak merugikan pihak manapun, terutama para pekerja lokal yang menjadi tulang punggung pelaksanaan kegiatan tersebut.(R.Limbong)
#LaporanLapangan #DesaLobutua #TapanuliTengah #KejanggalanProyek #KMP #UMRTapteng #TransparansiPembangunan #BeritaTerkini #Senin11Mei2026 #MerahPutihDesaLobutua
.png "3DARA ADMIN")
.jpeg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar