Badko HMI Sumut Desak Bulog Buka Data Stok, Minta Kepala Kanwil Dicopot Jika Dugaan Pengendapan Terbukti
Medan — Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumatera Utara mengecam keras dugaan pengendapan stok 52 ton beras dan 1,2 ton Minyak Kita di gudang Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara.
Ketua Umum Badko HMI Sumut, M. Yusril Mahendra Butarbutar, meminta Perum Bulog Kanwil Sumut memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kondisi dan distribusi kedua komoditas tersebut.
Yusril menyampaikan sikap tersebut pada Selasa (11/8/2026). Menurutnya, dugaan pengendapan stok pangan di tengah persoalan harga dan pasokan di pasar harus segera diklarifikasi agar tidak menimbulkan keresahan maupun spekulasi di tengah masyarakat.
“Dugaan pengendapan 52 ton beras dan 1,2 ton Minyak Kita merupakan bentuk pembangkangan Bulog terhadap mandatnya sebagai penjaga ketahanan pangan nasional,” ujar Yusril.
Ia menegaskan, apabila dugaan tersebut terbukti benar, maka harus ada tindakan tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab, termasuk evaluasi terhadap Kepala Perum Bulog Kanwil Sumut.
“Jika dugaan ini benar, perlu diambil tindakan tegas. Kami meminta Kepala Perum Bulog Kanwil Sumut dicopot dari jabatannya,” tegasnya.
Yusril menilai, penahanan atau lambannya distribusi pangan ketika harga di pasar mengalami kenaikan tidak dapat dianggap sebagai persoalan biasa. Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi semakin membebani masyarakat sebagai konsumen.
Karena itu, Badko HMI Sumut meminta Bulog Kanwil Sumut menjelaskan secara terbuka mengenai jumlah stok beras dan Minyak Kita, mekanisme distribusinya, serta alasan apabila terdapat komoditas yang belum disalurkan.
“Masyarakat berhak mengetahui apakah stok yang tersedia telah didistribusikan sesuai kebutuhan atau terdapat kendala lain yang menyebabkan beras belum tersalurkan,” katanya.
Menurut Yusril, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa penjelasan resmi. Bulog memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga ketersediaan pasokan dan membantu menjaga stabilitas harga pangan.
Ia mengingatkan, keterbukaan informasi diperlukan untuk mencegah munculnya dugaan adanya permainan dalam pengelolaan maupun distribusi pangan.
“Jika informasi mengenai pengelolaan stok pangan terus ditutup-tutupi, ruang spekulasi dan keresahan publik akan semakin lebar,” ujarnya.
Selain meminta klarifikasi, Badko HMI Sumut mendesak aparat pengawasan dan instansi terkait melakukan audit serta investigasi menyeluruh terhadap dugaan pengendapan tersebut.
Langkah itu dinilai penting untuk memastikan cadangan pangan pemerintah dikelola sesuai ketentuan dan benar-benar diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.
Yusril menegaskan, Badko HMI Sumut akan terus mengawal persoalan tersebut hingga terdapat kejelasan dan pertanggungjawaban resmi dari Perum Bulog Kanwil Sumut. (Red)



.png)

.png)
.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)


.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)
.jpeg)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar