.png "3DARA ADMIN")
Massa dari Aliansi Solidaritas Pedagang dan Buruh turun dengan satu tuntutan utama: mencopot Direktur Utama PUD Pasar Kota Medan, Anggia Ramadhan. Namun lebih dari itu, aksi ini adalah ledakan panjang kekecewaan atas kebijakan yang dianggap tidak berpihak dan justru memperkeruh situasi di pasar tradisional.
Dari atas mobil pikap, suara-suara lantang menggema. Ada kemarahan, ada kelelahan, dan ada harapan yang mulai memudar. Sedikitnya lima tuntutan disampaikan—mulai dari evaluasi total direksi hingga pengusutan dugaan gratifikasi yang mencoreng kepercayaan publik.
Ketua Asosiasi Pedagang Seluruh Indonesia (APPSI) Kota Medan, M. Siddiq, menyampaikan dengan nada getir bahwa pedagang kini terhimpit dari dua arah: tekanan ekonomi dan kebijakan yang tak memberi jalan keluar.
“Pedagang sudah terjepit oleh persaingan online, tapi kebijakan yang muncul justru membingungkan dan tidak memberi solusi. Ini bukan keberpihakan, ini pembiaran,” ujarnya.
Harapan sempat tumbuh saat audiensi dengan wali kota. Namun bagi para pedagang, harapan itu kini terasa seperti janji yang menggantung tanpa ujung.
“Kami tidak butuh janji. Kami butuh tindakan,” tegasnya, disambut riuh massa yang mulai kehilangan kesabaran.
Dugaan Gratifikasi dan Luka di Pasar Tradisional
Aksi ini juga membawa tudingan serius. Massa menyoroti dugaan praktik gratifikasi dalam kebijakan pembatalan kerja sama dengan pihak ketiga yang kemudian dialihkan secara sepihak.
Kebijakan tersebut disebut-sebut memicu konflik di sejumlah pasar, termasuk di Pasar Sukaramai. Bagi pedagang, ini bukan sekadar kebijakan administratif—ini menyangkut ruang hidup dan keberlangsungan usaha mereka.
Desakan pun mengarah ke aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan aliran dana serta meminta transparansi total dalam proses pengangkatan direksi yang dicurigai tidak steril dari praktik KKN.
DPRD Kota Medan turut didesak segera turun tangan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mengaudit kebijakan yang dinilai merugikan rakyat kecil.
“Kami Menunggu, Tapi Pemimpin Tak Datang”
Ketegangan memuncak saat massa menolak ajakan dialog tertutup. Mereka memilih tetap di luar, di hadapan publik—tempat di mana suara mereka bisa didengar semua orang.
“Kalau mau dengar jeritan pedagang, jangan sembunyi di dalam! Temui kami di sini!” teriak orator, disambut gelombang sorakan.
Di gerbang Balai Kota, Diga Pinem, Orator pendiri Akademi Marhaenis, menyuarakan kritik yang lebih tajam—bukan hanya soal kebijakan, tetapi soal kehadiran dan empati seorang pemimpin.
“Kami ini seperti tamu yang menunggu di depan pintu, tapi dibiarkan begitu saja. Di mana etika? Di mana hati nurani?” ujarnya.
Ia bahkan menyebut informasi bahwa Wali kota tengah berada di luar kota, sementara Wakil Wali kota dan Sekda juga tak terlihat. Bagi massa, ini bukan sekadar absensi—ini simbol jarak antara pemimpin dan rakyatnya.
Seruan pun berubah menjadi ultimatum.
“Kalau kalian tidak keluar, kami tidak akan masuk. Ini bukan negosiasi. Kami akan datang dengan massa lebih banyak,” tegas Diga.
Di tengah teriakan dan desakan, satu pesan terasa paling kuat: rakyat tidak hanya menuntut kebijakan yang adil, tetapi juga kehadiran—sebuah sikap dasar yang mereka nilai mulai hilang.
Aksi hari itu bukan hanya tentang tuntutan pencopotan jabatan. Ini adalah potret hubungan yang retak antara pemerintah dan rakyat kecil—mereka yang setiap hari menggantungkan hidup di lorong-lorong pasar, kini berdiri di gerbang kekuasaan, menunggu untuk sekadar didengar. (Puput)
.png "3DARA ADMIN")
.jpeg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar